Berbagi, cara kita memberi arti...

28 Aug 2015

On 14:26 by Yeni Mulati Afifah Afra in ,    1 comment

PENGANTAR AFIFAH AFRA
Dear Sahabat, terkait dengan dua artikel saya tentang usulan penghapusan PPN Buku dan PPh royalti penulis, ternyata mendapat tanggapan luas. Bapak Abdul Hofir, pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu RI, mengirimi saya artikel yang bisa membuka wawasan kita tentang perpajakan. Sebagai upaya cover both sides, saya merasa wajib memuat artikel ini di blog saya.

Selamat membaca!

PPN BUKU DAN PPh ROYALTI PENULIS DIBEBASKAN?
Oleh: Abdul Hofir, S.E., Ak., CA
(Pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu RI, Pengajar PPA FEUI Jakarta)
Tulisan ini adalah pendapat pribadi, tidak mewakili institusi Ditjen Pajak Kemenkeu RI.

Akhir-akhir ini bergulir petisi online mendukung penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan Pajak Penghasilan (PPh) royalti. Bermula dari surat terbuka Yeni Mulati alias Afifah Afra (selanjutnya saya sebut Yeni), seorang penulis aktif Forum Lingkar Pena, kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN. Dia berpendapat, jika jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai PPN, mengapa buku sebagai sumber ilmu dan pendidikan justeru dikenai PPN? Gayung bersambut, surat tersebut berbuah petisi di http://www.change.org yang hingga saat tulisan ini dibuat sudah mempunyai lebih dari dua ribu pendukung.
Surat tersebut muncul dilatarbelakangi keresahan Yeni selaku penulis yang merasa terbebani dengan adanya pemotongan PPh atas royalti penulisan buku yang diperoleh dari penerbit. Saat buku dijual di pasaran, buku tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari harga jual. Yeni beralasan, budaya membaca di kalangan masyarakat belum terbentuk ditambah daya beli masyarakat yang semakin rendah, pengenaan PPN atas buku semakin memberatkan konsumen sehingga buku seolah-olah menjadi barang mewah. Di samping itu, pengenaan PPh atas royalti juga membebani penulis mengingat pekerjaan menulis bukanlah pekerjaan yang ringan. Perlu pengorbanan waktu siang-malam, penelitian/survey, dan sebagainya.
Tulisan ini mencoba mengulas mengenai aspek perpajakan apa yang relevan dengan dunia penerbitan (buku) serta hubungannya dengan PMK 158/PMK.010/2015. Bagaimana sebaiknya sikap pemerintah menghadapi masukan masyarakat yang meminta penghapusan PPN buku dan PPh royalti? Sebelum itu, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami bersama.
Pertama, dari sisi pihak yang memungut, pajak yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, dan PBB (selain PBB perdesaan dan perkotaan). Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok; serta pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.
PPN merupakan pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam UU 8/1983 tentang PPN dan PPnBM yang diubah terakhir dengan UU 42/2009 (dapat disebut juga UU PPN 1984). Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 mengatur 17 jenis jasa yang tidak dikenai PPN di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa kesenian dan hiburan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jasa kesenian dan hiburan memang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, jasa tersebut bukan objek PPN. Alasannya, jasa kesenian dan hiburan merupakan objek pajak daerah yaitu pajak hiburan yang diatur di dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kedua, PMK 158/PMK.010/2015 bukanlah ketentuan baru, namun mempertegas ketentuan yang berlaku sebelumnya. Pasal 1 PMK 158 menyebutkan, “Jasa tertentu dalam kelompok jasa kesenian dan hiburan termasuk dalam  jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.” Kalimat ini selaras dengan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984. Tidak ada maksud pemerintah untuk mendiskriminasi Wajib Pajak dengan memberi fasilitas PPN atas jasa kesenian dan hiburan karena masih banyak jasa-jasa lain yang juga tidak dikenai PPN.
Ketiga, terdapat barang kena pajak yang semestinya dikenai PPN tapi karena pertimbangan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN seperti buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku agama. Mengenai hal ini, telah terbit PMK 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Suatu buku dikategorikan sebagai buku pelajaran umum dan agama apabila buku tersebut merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan. Selain itu, buku dikategorikan sebagai bukan buku pelajaran umum maupun buku agama termasuk di antaranya  buku hiburan,           buku musik, buku roman populer, buku katalog di luar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku komik, dan buku reproduksi lukisan.
Mungkinkah PPN atas buku secara keseluruhan dibebaskan? Dalam soal PPN, berlaku kaidah: semua barang dan jasa dipungut PPN kecuali undang-undang menyebutkan lain. Misal: UU PPN 1984 menyebutkan jenis-jenis barang yang tidak dikenai PPN seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, dan sebagainya), serta barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan sebagainya). Selain itu, beberapa barang kena pajak mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan seperti buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku agama. Tujuan pemberian fasilitas adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat.
Jika pengenaan PPN atas buku selain buku pelajaran umum dan buku agama dianggap memberatkan, PMK 122/PMK.011/2013 memberikan solusi agar buku-buku tersebut disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (mendikbud) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud. Pembebasan atau penghapusan PPN atas buku secara keseluruhan sulit dilakukan karena selain buku adalah barang kena pajak menurut UU PPN 1984, penerimaan pajak dari PPN menempati porsi yang strategis dalam APBN. Oleh karenanya, pemerintah berkepentingan mengamankan penerimaan pajak dari sektor ini.
Bagaimana dengan PPh royalti? Dalam konteks penerbitan buku, royalti bermakna uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 36/2008 (selanjutnya disebut UU PPh 1984) memberikan contoh royalti sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Oleh karena dimensi royalti yang luas dan beragam, pembebasan PPh atas royalti penulis sebagaimana dimaksud dalam petisi pada permulaan tulisan ini akan dapat menimbulkan ketidakadilan karena tidak adanya equal treatment dengan jenis royalti lainnya.
Bagaimana mekanisme pembayaran PPh royalti? Pajak di Indonesia menganut sistem self assessment yang mengandung arti bahwa Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Terdapat dua cara pembayaran PPh yaitu (1) menyetor sendiri dan (2) melalui pemotongan oleh pihak lain. Royalti merupakan objek PPh yang pembayarannya dilakukan melalui cara kedua, yaitu pihak yang membayarkan royalti (perusahaan penerbit) memotong PPh atas royalti yang diterima penulis. Royalti merupakan beban perusahaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan di sisi lain merupakan penghasilan penulis sehingga PPh atas royalti sebenarnya bukan merupakan beban perusahaan penerbit, melainkan pembayaran pajak di muka yang dapat dikreditkan dari pajak penulis yang bersangkutan pada akhir tahun saat melaporkan seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
Perusahaan penerbit pada akhir tahun pajak juga melaporkan kepada kantor pajak, berapa penghasilan neto (laba) yang diperoleh. Atas laba tersebut dikenakan PPh sebesar 25%. Ketentuan ini tidak berlaku apabila perusahaan penerbit memilih menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam PP 46/2013. Berdasarkan PP ini, perusahaan dapat membayar kewajiban pajaknya sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) tanpa memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan. Kita harus memahami benar bahwa antara pribadi penulis yang memperoleh royalti dan perusahaan penerbit adalah dua entitas yang berbeda. Kewajiban perpajakannya pun berbeda.
Keberatan Yeni yang saya kutip kembali di awal tulisan ini tampaknya disebabkan kerancuan pemahaman mengenai pemisahan entitas perusahaan dan pribadi sehingga timbul kesan bahwa atas buku yang terbit dari perusahaan penerbitan dikenakan pajak berkali-kali yaitu PPh 1% dari peredaran bruto, PPh atas royalti, dan PPN 10%. Padahal ketiganya tidaklah sama. PPh 1% dari peredaran bruto (omzet) atau 25% dari penghasilan neto (laba) dikenakan pada level perusahaan penerbit, royalti dikenakan atas penghasilan penulis, sementara PPN dikenakan atas penjualan buku kepada konsumen. Beban PPN ada pada konsumen akhir, sedangkan perusahaan penerbit atau penjual buku hanya membantu pemerintah melakukan pemungutan pajak atas buku tersebut. Demikian, semoga dapat dipahami. 

27 Aug 2015

On 15:07 by Yeni Mulati Afifah Afra in , ,    1 comment

Dear Pembaca, sejak setahun silam, saya dan +riawani elyta telah menulis buku Seri Sayap Sakinah. Rencana, buku tersebut kami bikin trilogi, yaitu Sayap-Sayap Sakinah, Sayap-Sayap Mawaddah dan Sayap-Sayap Rahmah. Buku pertama telah terbit pada Juli 2014, alhamdulillah mendapat respon yang sangat positif. Kemudian jelang lebaran kemarin, buku kedua, Sayap-Sayap Mawaddah pun terbit. Bukan sekadar menerbitkan buku, kami juga mendirikan lembaga yang kami namai "Sayap Sakinah Center".

Ingin terlibat aktif sebagai pembaca yang kritis dan cerdas? Yuk, ikuti LOMBA MENULIS RESENSI BUKU SERI SAYAP SAKINAH yang merupakan kerja bareng Sayap Sakinah Center, Penerbit Indiva Media Kreasi dan Toko Buku Afra.



Berikut ini ketentuannya:

Pilih salah satu buku (Sayap-Sayap Sakinah atau Sayap-Sayap Mawaddah), dan tulislah resensi/review dalam bahasa Indonesia yang baku namun komunikatif/ santai; atau boleh kedua judul buku tersebut, namun dibuat dalam dua posting dengan maksimal posting  6000 karakter with spaces
Posting resensi/review tersebut di blog, atau akun social media Anda. 
Kirimkan URL beserta biodata dan alamat Anda maksimal 26 Oktober 2015 dengan subject “LMR Seri Sayap Sakinah” ke email sayapsakinah@gmail.com
Sertakan foto buku tersebut di dalam posting Anda dengan format bebas
Share posting anda tersebut di Twitter dengan mention @sayapsakinah dan @penerbitindiva dan tagar #LMRSS
Dianjurkan untuk me-Like fanpage  Sayap Sakinah Center​, Indiva Media Kreasi​, Afifah Afra​, dan Riawani Elyta​; serta memfollow akun twitter @sayapsakinah @afifahafra79 @RiawaniElyta dan @penerbitindiva

PENGUMUMAN PEMENANG: 15 November 2015 di website www.sayapsakinah.com
Hadiah
Juara 1: Uang tunai Rp 500.000,- + Paket Buku + Souvenir + Pdiagam

Juara 2: Uang tunai Rp 300.000,- + Paket Buku + Souvenir + Piagam

Juara 3: Uang tunai Rp 200.000,- + Paket Buku + Souvenir + Piagam

Tiga Juara Favorit, masing-masing mendapatkan: Al Quran Terjemah Per Kata + Paket Buku + Souvenir + Piagam

24 Aug 2015

On 13:30 by Yeni Mulati Afifah Afra in , ,    10 comments

Dear pembaca, tak disangka-sangka, surat terbuka saya tentang permohonan penghapusan PPN buku dan PPh Pasal 23 tentangroyalti buku yang berlaku untuk penulis, ternyata menuai banyak respon. Alhamdulillah, responnya banyak yang positif. Bahkan Saudari Fida Aifiya berkenan membuatkan petisi online, memohon agar menteri keuangan membebaskanPPN Buku dan menghapus PPh penulis. Namun, yang berbeda pendapat dengan saya juga cukup banyak, tetapi sejauh ini, mereka memberikan feedback secara santun, yang membuat wawasan saya justru bertambah luas, dan mulai menemukan duduk perkara sebenarnya. Inilah sebenarnya hakikat sebuah diskursus, bukan menang-menangan opini, tetapi saling memberikan perspektif yang berbeda, sehingga tercapai pemikiran yang moderat dan adil.
Masukan yang paling dominan adalah tentang penghapusan PPN buku. Dalam surat terbuka saya kepada Menteri Keuangan, secara eksplisit saya memang memohon agar PPN buku non pelajaran, kitab suci dan buku agama dihapus, karena pada prinsipnya mayoritas buku yang diterbitkan di negeri ini, mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat baik untuk pembentukan karakter bangsa ini. Keseriusan bangsa ini membenahi pendidikan telah dibuktikan dengan anggaran 20% APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Jadi, karena buku menyumbang peran penting dalam pendidikan, tentunya regulasi perbukuan sewajarnya menjadi prioritas.
Terlebih, iklim perbukuan saat ini (atau sejak dulu?) memang suram. Budaya baca yang belum terbentuk, ditambah daya beli masyarakat yang semakin rendah, membuat buku benar-benar seperti barang mewah saja. Dalam kondisi seperti saat ini, kebijakan fiskal berupa penghapusan PPN buku, akan membuat industri perbukuan menjadi lebih bergairah. Jika industri perbukuan berjalan bagus, maka penjualan buku akan bagus, dan pemasukan pajak buku dari jenis pajak yang lain, seperti pajak final 1% dari total penghasilan bruto setiap bulannya, serta PPh karyawan dan PPh deviden dari para investor penerbit juga akan semakin tinggi. Yup, jangan salah! Penghapusan PPN buku bukan berarti dari sektor buku tidak ada pajak yang disetorkan sama sekali.
Jika dalam surat terbuka tersebut saya mengungkit kebijakan fiskal pemerintah yang tertuang dalam (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 tentang penghapusan PPN jasa kesenian dan hiburan (termasuk diskotek dan klab malam), serta penghapusan PPNBM untuk 33 jenis barang mewah (PMK Nomor 106/PMK.010/2015) yang terjadi hampir berbarengan, sebenarnya hal  itu lebih kepada pengambilan momen belaka. Artinya, saya memandang pemerintah sedang melakukan ‘beres-beres’ dalam regulasi perpajakan.
Beberapa teman yang bekerja di perpajakan dengan santun memberi masukan kepada saya, bahwa PPN untuk jasa kesenian dan hiburan dihapus karena sudah dibebankan ke pajak daerah. Jadi, di Indonesia, tidak berlaku pajak dobel. Maka, regulasi terbaru perpajakan memutuskan bahwa PPN untuk jasa hiburan dihapus. Tentu saya menerima dengan baik penjelasan tersebut. Penjelasan yang logis dan bisa dimengerti. Setelah saya searching, memang betul, masing-masing daerah menetapkan pajak hiburan, meski dengan tarif yang berbeda-beda. Kabupaten Bandung, misalnya, menetapkan tarif pajak diskotek 12,5% sementara kesenian tradisional 0%. Yogyakarta menetapkan tarif pajak daerah 25% untuk diskotek. Dan sebagainya.
Namun, meski penjelasan itu logis, tetap saja masih ada yang terasa mengganjal. Pertama, setahu saya, pajak daerah atas jasa kesenian dan hiburan sudah lama diterapkan (CMIIW). Undang-undang yang mengatur pajak daerah adalah UU no 28 tahun 2009, ditetapkan enam tahun silam. Jadi, sudah cukup  lama pula tempat-tempat hiburan itu membayar pajak dobel (lagi-lagi CMIIW ya...). Lalu, pada tahun 2015, PPN untuk tempat hiburan dihapus, konon atas amanat undang-undang tentang otonomi daerah yang mengamanahkan pajak jasa kesenian dan hiburan ke pemerintah daerah. Artinya, pajak dobel ini menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi dan solusinya adalah dengan diterbitkannya sebuah payung hukum yang mengatur kebijakan fiskal pada tempat hiburan, yaitu dihapuskannya PPN untuk tempat hiburan. Dalam bahasa lain, ada regulasi dari pemerintah yang menguntungkan tempat-tempat hiburan, dan uniknya, hiburan-hiburan itu meliputi beberapa tempat yang memiliki konotasi negatif, seperti diskotek dan klab malam. Wajar saja jika banyak kalangan yang mempertanyakan hal tersebut.
Lalu, bagaimana dengan perbukuan? Apakah tidak ada prioritas pembenahan? Atau, jangan-jangan dalam perbukuan memang dianggap tak ada masalah yang perlu dibenahi?
Seyogyanya, menurut pendapat saya, jika pemerintah membuat regulasi untuk  jasa kesenian dan hiburan, menyusul regulasi tentang penghapusan PPnBM, regulasi perbukuan juga mestinya ditinjau ulang? Tentu saja alasan pembenahan itu itu tidak bisa disamakan. Misal, jika alasan penghapusan PPN hiburan karena pajak dobel, alasan penghapusan PPnBM karena 33 barang itu sudah tidak bisa dikategorikan barang mewah, maka alasan dihapusnya PPN buku adalah karena lesunya iklim perbukuan, karena minat baca yang rendah, karena buku dinilai mampu memberikan kontribusi kuat untuk pencerdasan bangsa, dan sebagainya.
Bagaimana dengan payung hukumnya? Sepanjang itu memiliki kemanfaatan untuk negara, sesuai dengan tujuan negara ini didirikan sebagaimana tertera di Pembukaan UUD 1945: ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, para wakil rakyat bisa memikirkan untuk membuat payung hukumnya. Hm, jadi…  surat terbuka yang saya posting kemarin itu mestinya bukan hanya tertuju kepada menteri keuangan selaku eksekutif, tetapi juga kepada para wakil rakyat, khususnya komisi terkait yang memiliki wewenang membuat regulasi perbukuan.
Dan yang perlu dicatat pula, saya kira, bisnis penerbitan buku di Indonesia tak bisa disamakan dengan bisnis-bisnis lain, apalagi dengan  diskotek dan klab malam. Dalam mengelola sebuah penerbitan buku, idealisme menempati posisi pertama. Demikian pula, seorang penulis saat memutuskan untuk menulis sebuah buku, iming-iming royalti biasanya hanya nomor sekian, lebih pada sebuah visi mengedukasi masyarakat lewat ilmu yang dimiliki. Penerbit dan penulis butuh mengedukasi masyarakat dengan kampanye gemar baca yang sangat gencar, dan untuk itu, dibutuhkan cost yang sangat tinggi. Maka, jika ada investor yang tertarik menanamkan saham di bisnis penerbitan, menurut saya mereka tak hanya menimbang-nimbang soal untung-rugi, tetapi lebih pada andil sosial mereka untuk kemajuan bangsa. Apakah hal yang sama terjadi pada saat seorang investor memutuskan untuk membuat sebuah diskotek, klab malam atau karaoke?

Kasus Lebih Bayar Pada PPh Penulis
Permasalahan usulan saya penghapusan PPh pasal  23 tentang royalti  buku pun menuai beberapa silang pendapat. Ada satu catatan yang saya garis bawahi, yaitu dari seseorang yang mengatakan bahwa jika PPh penulis dihapus, berarti penulis tak lebih profesi kacang goreng, alias profesi tak terhormat. What? In my humble opinion, ini bukan soal kehormatan atau profesi kacang goreng, tetapi tentang sebuah hak yang harus diterima seorang penulis.
Ada satu kasus yang mengganjal di benak saya, ini berawal dari pengalaman saya beberapa  tahun yang lalu. Saat itu, setelah saya menyetor SPT pajak ke kantor pajak, beberapa waktu kemudian, saya ditelepon pihak pajak, diminta untuk datang dan merevisi SPT saya. Pasalnya, SPT saya ternyata lebih bayar sampai sekian juta rupiah. Saya bingung. “Saya mengkalkulasi semua nilai potongan pajak dari surat-surat bukti pemotongan pajak yang saya terima, Bu,” jelas saya.
Oh, ternyata saya keliru. Semestinya, seluruh penghasilan saya, dari royalti buku, gaji dan sebagainya, harusnya dijumlah dulu. Nanti dari totalnya, akan dipotong Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP terlebih dahulu) yang jumlahnya saat itu sekitar dua jutaan rupiah per bulan (sekarang sekitar tiga jutaan rupiah), atau kalau dikalkulasi dalam setahun berarti sekitar Rp 24.000.000,- nah, sisanya, akan dihitung pajak berjenjang. Jika total penghasilan kena pajak selama setahun kurang dari Rp 50.000.000,- pajak yang berlaku hanya 5%. Jika lebih dari Rp 50.000.000 baru dikenakan pajak yang lebih besar.
Di sinilah titik permasalahannya. Hampir semua penerbit telah lebih dahulu memotong 15% dari royalti yang semestinya diterima oleh seorang penulis, berapapun besarnya, entah sepuluh ribu, seratus ribu, sejuta atau sepuluh juta, dengan dasar hukum PPh pasal 23. Ternyata, saat itu, total penghasilan kena pajak saya (total penghasilan dikurangi PTKP) tak sampai Rp 50.000.000, sehingga saya hanya dikenai 5%, dan saya dinyatakan memiliki lebih bayar (kredit pajak) sekian juta rupiah. Aturannya, lebih bayar tersebut harus dikembalikan oleh pajak kepada wajib pajak. Alhamdulillah, AR pajak saya termasuk humble, ramah dan enak sekali diajak berkomunikasi. Beliau memberikan pelayanan dengan sangat baik.
Tetapi, setelah saya coba sharing kepada teman-teman penulis, ternyata tak semua mendapatkan penjelasan seperti saya. Ada yang mendapat penjelasan, tetapi agak kesulitan (atau takut) untuk mengurus pengembalian kredit pajak tersebut. Sementara, yang tak mendapat penjelasan sama sekali, harus mengikhlaskan lebih bayar itu. Ada juga yang merasa malu mengurus, karena toh jumlahnya tak seberapa.
Yang menarik, banyak pula ibu-ibu rumah tangga yang memiliki profesi penulis dan tidak memiliki pekerjaan lain, ternyata setelah dikalkulasi, total royaltinya dalam setahun masih di bawah PTKP. Jadi, mestinya pajak dia adalah nol persen, tetapi nyatanya, dia membayar 15%. Saya harus jujur mengatakan kepada Anda, bahwa royalti penulis itu keciiiil. Memang ada penulis-penulis yang bisa mendapatkan sekian milyar dari buku-bukunya, taruhlah seperti Andrea Hirata atau Dee. Tetapi tak semua penulis seberuntung Andrea Hirata, apalagi bisa lebih kaya dari Ratu Elizabeth seperti JK Rowling. Pada umumnya, bisa mendapatkan beberapa juta dalam enam bulan saja termasuk lumayan.
Jadi, saya memohon regulasi lagi tentang masalah PPh ini ditinjau kembali. Mungkin tidak harus dihapus 100%, tetapi sejak awal sudah ada kesepakatan antara penerbit dan dinas pajak. Ada beberapa alternatif yang bisa ditimbang plus-minusnya, misal:
1.      Penerbit memotong pajak setahun sekali, setelah mengkalkulasi pendapatan total si penulis
2.      Penerbit membayar royalti tanpa memotong pajak, biarkan penulis membayarkan sendiri pajaknya
3.      Dinas pajak memberikan sosialisasi secara masif kepada penulis (bisa lewat penerbit), tentang mekanisme pencairan kredit pajak
4.      Dinas pajak sejak awal menetapkan mekanisme penetapan tarif yang tidak menimbulkan kerancuan. Sebab, yang terjadi selama ini memang begitu. Penerbit memotong royalti 15% berdasarkan PPh pasal 23, sementara Dinas Pajak mengkalkulasi penghasilan penulis berdasarkan pasal yang lain
5.      Dinas pajak  membebaskan pajak untuk jumlah royalti yang tidak signifikan, misal di bawah Rp 10.000.000/tahun.
Demikian, semoga posting saya kali ini bisa membuat permasalahan lebih jelas. Saya membuka ruang diskusi untuk siapa saja, termasuk yang memiliki pendapat berbeda, dengan syarat: sampaikan pendapat anda dengan santun dan disertai data/bukti. Saya bukan orang yang antikritik, dan sangat suka dengan perspektif berbeda namun mencerahkan. Sekian. (@afifahafra79).

22 Aug 2015

On 09:30 by Yeni Mulati Afifah Afra in ,    24 comments

SURAT TERBUKA UNTUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat, Bapak Menteri Keuangan, merdeka!
Salam kemerdekaan ini saya ucapkan sembari berdoa agar Bapak diberikan lautan keberkahan, rahmat dan hidayah. Saya tahu sekali, tak mudah menjadi menteri di republik yang menjadi tempat bernaung sekitar  seperempat milyar jiwa ini. Pasti Bapak menghadapi hari-hari yang sulit, penuh tekanan dengan begitu banyak belitan problem yang saling sengkarut. Semoga Bapak kuat dan terus mampu memberikan keputusan yang terbaik.

Yang Terhormat Bapak Menteri, maafkan kelancangan saya dengan ditulisnya surat terbuka ini. Tetapi, beberapa hari ini, saya benar-benar merasa gelisah. Kegelisahan itu muncul ketika saya membaca berita di beberapa media tentang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015.


“Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 158/PMK.010/2015 yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada tanggal 12 Agustus 2015, telah menetapkan sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan dalam kelompok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut bunyi pasal 2 ayat (1) PMK tersebut, jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai itu meliputi semua jenis jasa yang jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.  Ada pun jenis kesenian dan hiburan yang termasuk tidak dikenai PPN itu adalah, tontonan film, tontonan pagelaran kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari, dan pagelaran busana. Selain itu, tontonan kontes kecantikan, kontes binaraga, dan kontes sejenisnya, serta tontonan berupa pameran. Jenis tempat hiburan seperti diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya juga dibebaskan dari PPN.”

Bapak Menteri… apakah betul kabar tersebut? Jika betul, sebagai seorang penulis dan juga seorang pelaku industri perbukuan, saya merasa iri, sangat iri. Mengapa hal yang sama tidak berlaku di dunia perbukuan?

Memang betul, berdasarkan PMK RI no. 122/PMK.011/2013, terdapat buku-buku yang dibebaskan dari PPN, tetapi itu hanya meliputi buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Padahal, selain tiga jenis buku tersebut, masih banyak jenis-jenis buku lain. Dan, jika kita mau menelisik satu per satu, nyaris semua buku yang diterbitkan para penerbit Indonesia, adalah buku-buku yang mendidik. Jikapun ada buku-buku yang memang melulu untuk hiburan, menghibur lewat dunia aksara, menurut hemat saya tetap memberikan andil dalam pembangunan dunia literasi di negeri ini. Maka, jika PPn diskotek dan klab malam kemudian dihapus, sudah semestinya PPN untuk buku pun dihapus, untuk buku apapun.

Bapak Menteri, selain PPN yang harus dibayarkan pada setiap buku yang terjual, yang berarti akan menambah mahal harga buku, royalti penulis juga harus dipotong PPh sebesar 15%. Berapa sebenarnya kisaran royalti yang diterima penulis? Ah, tak sampai milyaran. Mencapai jutaan dalam empat bulan saja sudah bagus. Kadang ada yang hanya ratusan ribu, bahkan puluhan ribu. Sementara untuk menghasilkan sebuah tulisan, seringkali kami para penulis harus bersusah payah melakukan riset, begadang bermalam-malam, mengorbankan waktu untuk keluarga dan sebagainya.  Memang betul, di SPT yang kami buat, akhirnya kami akan mengkalkulasi seluruh penghasilan, dan jika total royalti kami kurang dari Rp 50.000.000,- setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akhirnya kami hanya membayar 5% saja sisa royalti dikurangi PTKP tersebut. Tetapi, yang terjadi saat ini, penerbit-penerbit langsung memotong 15% dari secuil royalti yang harus kami terima, dan kami kesulitan untuk menarik kembali sisa uang yang telanjur dipotong tersebut. Selain kami tidak tahu, prosesnya juga ribet, membuat kami akhirnya memilih mengikhlaskan saja, karena jumlahnya juga tak seberapa.

Bapak menteri, jadi penulis di negeri yang tidak ramah terhadap perbukuan itu susah. Bapak lihat, di toko-toko buku, baru beberapa bulan buku kami sudah diobral. Setiap saat orang-orang berlomba-lomba beli gadget baru, mengalokasikan ratusan ribu untuk beli pulsa, tak segan-segan membayar sejumlah uang untuk makan di restoran, tetapi, untuk beli buku saja enggan. Senangnya cari gratisan. Jika saat ini banyak penulis yang bertahan, kebanyakan karena faktor idealisme. Sebab bagi mereka, menulis adalah bagian dari proses aktualisasi diri, atau kalau dalam bahasa agamanya: ibadah.

Apakah Bapak percaya, bahwa tradisi literasi yang baik bisa membentuk bangsa ini menjadi lebih cerdas, dewasa dan beradab? Kalau iya, mari beri ruang yang leluasa agar para penulis di negeri ini bisa tetap berkarya, tanpa harus memikirkan urusan dapur yang harus tetap mengepul. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah mohon hapuskan PPN buku dan PPh royalti penulis. O, ya, selain PPN 10%, PPh royalti 15%, penerbit yang menerbitkan buku-buku kami juga terkena pajak 1% dari total penghasilan bruto per bulan. Oh, betapa banyak pajak yang harus dibayarkan dari dunia perbukuan.

Maka, Pak Menteri yang budiman… jika PPNBM untuk 33 jenis barang mewah sudah dihapuskan per 9 Juli 2015  (PMK Nomor 106/PMK.010/2015), dan kini menyusul PPN untuk tempat-tempat hiburan, kami tunggu gebrakan Bapak untuk menghapus PPN buku apapun, tanpa terkecuali. 

Sekian surat saya....

Salam cinta damai,
Afifah Afra

Catatan: setelah surat terbuka ini saya posting, Sdr Fida Aifiya dari Blitar berkenan membuatkan petisi online. Mari klik PETISI ONLINE HAPUS PPN BUKU dan tanda tangani. Dukungan Anda sangat berarti untuk kemajuan literasi negara ini.

21 Aug 2015

On 08:04 by Yeni Mulati Afifah Afra in , , ,    33 comments
Film “Surga yang Tak Dirindukan” akhirnya berhasil memecahkan rekor box office film Indonesia dengan hampir  1,5 juta penonton. Selamat, Mbak Asma! Ya, ucapan selamat sangat layak diberikan kepada Mbak Asma Nadia, sebab pada periode Januari-Juli 2015, memang tak ada satu pun film Indonesia yang berhasil menembus angka sejuta penonton.  

Sebelum itu, film yang diangkat dari novel beliau, “Assalamu’alaikum Beijing” juga menuai kesuksesan dengan penonton yang hampir menemubus sejuta orang. Sekali lagi, selamat untuk mbak Asma!

Saya tahu sendiri, perjalanan Mbak Asma untuk bisa menembus perfilman Indonesia sangat panjang. Beliau mulai wara-wiri menulis di media sejak pertengahan tahun 1990-an, dan menerbitkan buku pertama kali jelang akhir 1990-an. Jadi, beliau membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk eksis di perfilman. Lepas dari pro dan kontra tentang konten kedua film tersebut (dan saya memilih untuk tidak mempermasalahkannya),  keberhasilan ini tentu berasal dari kerja keras, kefokusan, dan konsistensi luar biasa. Dan tentang betapa ulet dan fokusnya mbak Asma, saya memang harus memberikan acungan jempol.

Saya bertemu pertama kali dengan Mbak Asma Nadia pada tahun 2000, yakni saat beliau hadir untuk membedah buku pertama saya, “Genderuwo Terpasung.” Acara bedah buku berlangsung sangat sederhana, lesehan dengan tikar di halaman SMA 3 Semarang. Meski begitu, acara berlangsung meriah. Selain mbak Asma, hadir juga Uda Halfino Berry (pimpinan dari penerbit Asy-Syaamil) yang mewakili penerbit, dan Mas Prie GS, budayawan asli Semarang yang terkenal ngocol. Saat itu, Mbak Asma sudah cukup eksis dengan buku-bukunya, di antaranya Serial Aisyah Puteri, Pesantren Impian dan beberapa buku lainnya. Buku-buku tersebut, menurut Uda Halfino, terjual puluhan ribu eksemplar, sebuah angka fantastis untuk penjualan buku-buku karya penulis lokal di Indonesia.

Dari perjumpaan perdana, kemudian disusul dengan perjumpaan-perjumpaan selanjutnya (karena kami aktif di organisasi yang sama, yaitu Forum Lingkar Pena), saya mengambil kesimpulan, bahwa Mbak Asma memang seorang pejuang tangguh yang ulet dan fokus. Wajar saja jika beliau terus bertahan, dan bahkan terus melejit memasuki ranah-ranah baru tanpa harus meninggalkan identitas sebagai penulis dengan genre fiksi Islami. Ketika penulis-penulis fiksi Islami lainnya bertumbangan, Mbak Asma terus eksis berkarya. Dan beliau sukses. Ini harus diakui.

Apa sebenarnya di balik kesuksesan Mbak Asma? Toh selain beliau, sebenarnya banyak juga penulis-penulis lain yang memiliki start sama, dan sempat meniti kesuksesan dengan level yang awalnya nyaris sama dengan beliau?

The New Wave Marketing
Tentu banyak faktor, tetapi saya ingin membidik satu faktor yang menurut saya menjadi penyebab utama kesuksesan Mbak Asma, yakni pemilihan segmen pasar (baca: pembaca) yang tepat. Mbak Asma dan jajaran tim publicist-nya ternyata menggunakan teknik yang disebut dengan The New Wave Marketing dengan sangat baik.

Apa itu The New Wave Marketing?

Jadi, begini, Sobat… sebenarnya, dunia marketing telah bergerak dengan cepat. Dahulu kita mengenal konsep legacy marketing atau marketing tradisional dengan pendekatan yang cenderung vertikal. Pemasar, menggunakan hanya “one way” dengan pendekatan “one to many” sehingga tidak memungkinkan adanya interaksi yang intens antara pemasar dengan user. Ini disebabkan karena media yang dipakai pun cenderung media searah, seperti koran, iklan TV, iklan radio dan media-media tradisional lainnya. Marketing semacam ini lebih dikenal sebagai Marketing 1.0.

Marketing tipe 1.0 ini sebenarnya sudah sangat ketinggalan zaman, dan tidak lagi relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Pada tipe marketing gaya 1.0 ini, konsumen melulu menjadi “objek penderita” yang menjadi sasaran alias target market dari produsen.

Selangkah lebih maju, adalah marketing 2.0, dimana arah marketing menjadi lebih interaktif, terutama karena media yang digunakan juga berplatform 2.0 alias interaktif. Interaksi sudah tidak lagi “one to many”, tetapi “many to many”. Konsumen dan produsen sudah bisa saling berinteraksi dan membangun jembatan kedekatan yang "manis" dan emosional.

Media-media ber-platform 2.0 antara lain media sosial yang sangat populer. Akan tetapi, marketing 2.0 sendiri tidak cukup untuk berhasil, meski jauh lebih efektif ketimbang era marketing 1.0 atau legacy marketing. Marketing 2.0 akhirnya berkembang menjadi marketing 3.0, inilah yang dikenal sebagai “The New Wave Marketing.”

Apa perbedaan mendasar dari ketiga platform tersebut? Menurut pakar marketing, Hermawan Kertajaya, marketing 1.0 adalah marketing level intelektual, marketing 2.0 adalah marketing level emosional, sedangkan marketing 3.0 adalah marketing level “human spirit”.
Antara 3 tipe gaya marketing tersebut, tampak terang benderang perbedaan antara tipe pertama dan ketiga, namun samar di level kedua, karena itu, marketing 2.0 sebenarnya sebuah pembuka yang radikal dari lahirnya konsep-konsep yang lebih kontemporer. 

Ya, sejatinya, dunia marketing memang telah berubah secara radikal. Penyebab utamanya, menurut Kotler dan Keller (2009), selain globalisasi, juga perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kedua hal ini, ternyata telah mengubah perilaku konsumen (customer behaviour) dalam memutuskan sebuah pembelian.

Satu pergeseran yang sangat kentara adalah terbentuknya pasar baru yang sangat potensial, yaitu “woman, netizen, and youth”; menggeser pasar konvensional yaitu “man, citizen and senior”. Menurut Hermawan Kertajaya, jika pada era legacy marketing, keputusan pembelian sangat ditentukan oleh “man, citizen and senior”, di mana karakter mereka cenderung konservatif, kaku, sangat memperhatikan mutu ketimbang kemasan, banyak berpikir dan mengandalkan intelektual, maka pasar baru yang terbentuk yakni “woman, netizen, and youth”, cenderung lebih fleksibel, senang dengan sesuatu yang ringan namun renyah dan berfungsi, serta sangat dipengaruhi oleh emosi apalagi human spirit. Golongan kedua inilah sebenarnya yang disebut dengan “the new wave marketing”.  Naiknya Jokowi dan Ahok ke panggung politik, disebut-sebut merupakan keberhasilan teknik marketing menggunakan pendekatan terbaru: the new wave marketing. Sementara, kegagalan pesaing beliau, dinilai karena masih menggunakan pendekatan legacy marketing.

E-WOM dan Media Sosial
Golongan kedua ini juga sangat dipengaruhi oleh informasi dari mulut ke mulut yang berkembang secara viral melalui media-media elektronik, atau yang sering disebut sebagai Elektronik Word of Mouth (e-WOM). Dan apa kunci dari penguasaan opini via e-WOM? Yup! Penguasaan media sosial, karena sejatinya, e-WOM adalah kekuatan utama dari media sosial. Mau bukti nyata? Film Pendekar Tongkat Emas adalah kasus yang menarik dikaji. Berapa budget film ini? Siapa pemainnya? Seberapa gencar promosinya? Awal-awal film ini berjaya menarik penonton, namun tak bertahan lama. Setelah penonton yang kecewa "curhat" di media sosial, mekanisme e-WOM yang negatif muncul. Film ini pun akhirnya tak sesuai dengan harapan pembuatnya.

Berbagai studi ilmiah telah mengkaitkan dengan signifikan pengaruh keberhasilan proses branding melalui e-WOM. Sementara, branding yang sukses, menurut penelitian banyak kalangan, misal Esch dkk (2006), berkaitan signifikan dengan current dan future purchase.
Sekarang, mari lihat kesuksesan Mbak Asma Nadia! Pertama, dari segmentasi, beliau dan tim benar-benar mengincar pasar the new wave marketing, yakni “woman, netizen, and youth”. Lihatlah buku-buku Mbak Asma: sangat perempuan—yang cenderung muda, cenderung easy reading, menebarkan human spirit yang relatif mudah dipahami, dan berorientasi pada netizen (pengguna internet). Sama-sama menebar human spirit, kesuksesan yang sama tidak didapatkan pada sesama penulis fiksi Islami lainnya.

Faktor kedua, cobalah lihat betapa seriusnya Mbak Asma dan tim dalam memanajemen media sosialnya. Akun Twitter Mbak Asma Nadia sendiri di-follow oleh 413.560 akun. Sementara, Fanpage di Facebook beliau di-like oleh lebih dari 2 juta akun. Belum akun-akun media sosial lainnya, seperti instagram yang juga sangat aktif. Pengelolaan media sosial secara profesional, memang menjadi kunci keberhasilan dari e-WOM yang menjadi basis dari the new wave marketing. Saya menyesalkan beberapa penulis yang seperti ogah-ogahan mengelola akun-akun media sosialnya. Alih-alih mencoba mentransfer human spirit dan semangat positifnya, malah terkadang mereka terkesan mentransfer kejenuhannya dengan hiruk-pikuk media sosial. Ya, masing-masing sikap memang ada alasannya. Tapi, kalau memang itu pilihannya, ya terima aja konsekuensinya. Kalau menurut saya, ketika kita memilih untuk terjun di dunia publik, ya kita harus mampu menjaga brand image kita dengan baik.
Ini era the wave marketing, Bung! Tanggalkan konsep marketing tradisional Anda jika ingin produk atau layanan Anda diterima konsumen dengan gegap gempita, dan bahkan dengan suka cita mereka akan menyebarkan kepuasannya dalam memakai produk dan layanan Anda ke seluruh dunia. (@afifahafra79).

[Dilarang meng-copas tanpa izin, dan atau mengutip isi tulisan ini tanpa menyebutkan sumber].

Yuk follow akun twitter @afifahafra79 dan like www.facebook.com/afifahafrapenulis untuk interaksi dan komunikasi yang lebih dekat :-)

20 Aug 2015

On 07:25 by Yeni Mulati Afifah Afra in    2 comments
[UNDANGAN]
Ingin tahu lebih mendalam tentang proses kreatif kepenulisan novel terbaru saya "Akik dan Penghimpun Senja"? Ingin sharing tentang kepenulisan novel: mulai dari kiat-kiat menulis novel, hingga teknik penerbitan dan promosinya?
Yuk hadiri acara ini!
Himpunan Mahasiswa Program Bahasa dan Sastra STKIP PGRI JOMBANG mempersembahkan:
Bedah buku dan talkshow novel "Akik dan Penghimpun Senja" karya Afifah Afra bersama Afifah Afra
Hari/ tanggal: Jumat, 28 Agustus 2015
Waktu: Jam 14.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat: Aula 1 Kampus STKIP PGRI JOMBANG
Acara ini terbuka untuk mahasiswa STKIP PGRI Jombang dan masyarakat umum.
Teman-teman yang di Jombang dan sekitarnya, hadir yuuuk!

Berikut ini adalah gambaran sekilas novel "Akik dan Penghimpun Senja"

Sekelompok peneliti muda menelisik lurung-lurung gulita gua yang masih menyimpan seribu rahasia dengan harapan seluas samudra. Namun, elan yang membara harus berbenturan dengan amarah sang penghimpun akik. Nyawa pun menjadi taruhan. Tak ada yang bisa menahan, bahkan juga cinta sejati sang pengumpul senja.

Debur ombak pantai selatan, pantai yang penuh kenangan, pun menjadi saksi atas laranya harapan yang berbentur dengan kenyataan. Tetapi, semua toh akhirnya melarut dalam jingganya senja. Buktinya, dia mampu mengumpulkan empat ribu delapan ratus dua puluh tiga senja dalam hidupnya.

Informasi lebih detil mengenai novel ini bisa di baca di sini!

18 Aug 2015

On 16:18 by Yeni Mulati Afifah Afra in , , ,    11 comments
Malam itu, saya menggandeng anak sulung saya, Anis, menyusuri jalan di kompleks rumah. Kami baru saja menghadiri acara malam tirakatan 17 Agustus yang diselenggarakan pengurus RT kami. Nyaris sepanjang jalan, anak saya mengomel, mengadukan ‘kesialan-kesialan’ yang dia peroleh selama mengikuti berbagai event kegiatan memperingati perayaan 17-an.
 "Pas acara tadi, masak dari puluhan door prize, nggak ada satu pun kita dapat. Kemarin lomba-lomba juga nggak ada yang menang, huh, sebal!"
"Memangnya kamu ikut lomba apa aja?" tanya saya.
"Makan kerupuk, kalah. Memecah air dalam plastik, kalah. Bla-bla..." dia pun menceritakan lomba-lomba yang diikutinya dengan gaya ekspresif dan bahasa yang lancar. Saya menyimak dengan tenang, sembari berpikir untuk menemukan kalimat yang tepat untuk menghibur sekaligus mengubah perspektifnya tentang lomba.
"Anis, kamu senang kalau melihat orang bahagia?" tanya saya akhirnya.
"Ya senang dong...."
"Dan mungkinkah kebahagiaan itu diborong oleh satu orang, dan tidak menciprat ke orang lain?"
Dia diam, berpikir. “Maksudnya?”
"Dalam lomba yang berlangsung sportif, tak ada kecurangan, ketika ada orang lain yang menang, berarti dia lebih baik daripada kamu. Seperti saat kamu beberapa kali menang lomba menulis. Berarti, saat itu kamu lebih baik daripada peserta lainnya, karena itu, kamu layak mendapatkan hadiah. Nah, di lomba-lomba ini, kamu kalah, dan ada yang menang. Kamu tak perlu bersedih di saat orang lain berbahagia."
"Tapi... aku kan juga ingin dapat hadiah...."
"Kenapa kau ingin dapat hadiah?"
"Sebab, kalau dapat hadiah, aku bahagia."
"Dan orang lain tidak bahagia?"
Diam lagi.
"Semua orang berhak bahagia. Dan membiarkan orang mendapatkan jatah kebahagiaan, adalah kebahagiaan itu sendiri. Bahagia itu ada jatahnya sendiri-sendiri, tidak bisa diborong oleh satu orang. Semua orang memiliki bakat dan jalan sendiri-sendiri dalam mendapatkan kebahagiaan. Jalanmu mendapat kebahagiaan, adalah menang atas lomba yang kamu kuasai betul. Jalan temanmu mendapat kebahagiaan adalah saat dia menang atas lomba yang dia juga menguasainya.”
"Hm... jadi, lomba menulis apa yang harus aku ikuti, Mi?"
Saya meliriknya, senang. Cahaya lampu jalan menyorot wajahnya, memantul di sepasang matanya yang berbinar. Dia sudah move on.
"Yang DL-nya paling dekat, ya Mi?"
"Kamu sudah ikhlas, nggak dapat hadiah?"
"Aku ingin hadiah dari hal yang benar-benar aku kuasai saja...."
"Ya, dan mari kita berbahagia jika kebahagiaan itu menyebar. Karena, merdeka yang sebenarnya adalah kemerdekaan dari rasa sedih, kemerdekaan dari hal-hal yang membuat kita kehilangan kebahagiaan.”
“Tapi, kalau di bidang yang aku merasa menguasai aku tetap kalah, bagaimana?”
“Itu berarti ada sesuatu yang harus kau perbaiki. Mungkin kau kurang gigih berlatih. Mungkin ada orang yang lebih bekerja keras dibandingkan denganmu. Tetapi setidaknya, kau menjadi tahu sudah seberapa jauh usaha yang kamu lakukan. Kekalahan di bidang yang kita kuasai saja tak boleh membuat kita patah semangat, terlebih, untuk bidang yang sama sekali tidak kau kuasai.”
“Tetapi, bagaimana dengan doorprize? Itu kan tak membutuhkan penguasaan apa-apa.”
“Tetapi, dia tetap membutuhkan izin dari Allah. Allah tak pernah salah dalam memilih siapa-siapa yang akan diberikannya kebahagiaan.”
"Oke deh, Mi!"
Kami pun berjalan bergandengan tangan dengan bahagia.
Sambil berjalan, saya teringat dengan sebuah syair lagu Nicky Astria yang pernah ngetop zaman saya kecil dulu.
Kemenangan sang juara menjadi sia-sia…
Bila menimbulkan ribuan hati yang terluka
Arogan hanya karena memenangi sebuah kejuaraan, atau terluka hanya karena kalah berlomba, bagi saya adalah sebuah bukti bahwa kita belum merdeka. Merdeka adalah, ketika kita menyadari bahwa semua orang berhak untuk menjadi bahagia, dan kita tak perlu mencukil rasa bahagia mereka meski hanya dengan sebongkah dengki.

17 Aug 2015

On 07:35 by Yeni Mulati Afifah Afra in    2 comments
Gambar diambil dari sini

Meski sudah tidak bekerja di pabrik sepatu itu, Siti masih terhubung dengan para buruh di pabrik itu. Sebabnya gampang dimengerti. Khususnya di waktu pagi, warung “Nasi Liwet Mbak Siti” selalu rame oleh para buruh pabrik sepatu itu yang mencari sarapan murah sekaligus diskon meriah. Ya, khusus untuk para buruh—yang Siti tahu betul kesehatan dompetnya—Siti hanya menarif 3000 rupiah untuk setiap porsi nasi liwet yang dimakan, berapapun banyak nasi dan sayur yang disantapnya. Kalau mau nambah lauk, nah, baru Siti dengan terpaksa menerapkan harga sewajarnya.
“Maaf ya, harga ayam sekarang udah segini, telur sudah segini,” ujar Siti, dengan wajah bersalah. Para buruh maklum. Sudah diberikan bonus nasi dan sayur saja mereka sudah senang. Siti memang baik.
“Yah… , kami tahulah, Sit,” ujar Wanti, serius. “Keadaan makin susah. Kalau pas 17-an, kita disuruh mengheningkan cipta. Tapi buruh seperti kita, baru tanggal lima sudah harus mengheningkan cipta. Mendoakan para pahlawan yang satu persatu meninggalkan dompet kita. Berdoa agar mereka kembali mengisi dompet kita.”
“Kita ini sebenarnya sudah merdeka atau belum, ya?” Sumini, yang sudah kekenyangan, selonjor sebentar. Tangannya mencopot kerupuk, memasukkan ke mulut. “Katanya, merdeka membuat kita makmur, tapi buktinya… nasib kita makin susah.”
“Kita mending, Min… masih bisa bekerja, meski dengan upah di bawah UMR. Lha, pabrik-pabrik tekstil di Semarang malah sudah mulai mem-PHK sebagian buruhnya. Katanya karena dolar naik, bahan baku yang impor jadi melejit. Karena TDL juga naik, operasional pabrik membengkak. Mereka gak kuat lagi mengupah buruh,” keluh Sumini.
“Eh, katanya gara-gara ekonomi morat-marit, kemarin beberapa menteri di-resapel, ya?” Siti nimbrung, sembari membungkus beberapa nasi liwet pesanan pelanggan. “Bosnya para menteri diganti semua, kecuali bos menteri yang cantik itu….”
“Bos menteri? Menteri koordinator maksud sampeyan, Sit? Iya semua diganti. Kecuali bu menko yang senyumnya manis dan ningrat itu.”
“Woow, hebat berarti mbak menteri itu punya prestasi hebat. Sejak dulu, aku kagum banget sama mbak yang itu… apa mungkin suatu saat dia jadi presiden, ya? Dia itu cantiiiik, tahu ndak? Mungkin karena cantik, dia tetap dipertahankan jadi menteri, ” timpal Pujo, adik semata wayang Siti yang tiba-tiba datang sambil mendorong sepedanya.
“Fiuuuh, lha apa hubungannya cantik sama kinerja? Tuh, Gandari, cantik. Tapi kerjanya nggak beres! Main HP melulu, tapi bos nggak menegur. Apa mungkin para bos itu enggan ya, kalau harus negur perempuan-perempuan cantik.” ujar Wanti. “Eh, kamu mau kemana, pagi-pagi udah bawa sepeda?”
“Mau tahu aja sampeyan, Mbakyu!” Pujo mengedipkan mata sebelah. “Aku mau mencegat motor gede. Siapa tahu nanti ada wartawan yang memfoto, terus aku jadi terkenal. Aku ingin seperti abang yang itu… keren sekali, berani nyetop konvoi motor gede yang dikawal polisi. Menurut aku, abang itu pahlawan masa kini.”
“Kok bisa sih, dia disebut pahlawan masa kini?” Siti menatap adiknya yang kini telah berkembang menjadi remaja gagah dengan tinggi tubuh menjulang dia atasnya.
“Kan di jalan itu ada aturan yang harus ditaati, misal kalau lampu merah ya berhenti. Selama ini, motor-motor gede selalu sok berkuasa dan nerjang lampu merah, kayak mobil presiden saja. Nah, si abang itu sudah berani menegakkan aturan dengan menyetop motor-motor gede itu. Kereeen, kan?”
“Lhah, sekarang, kamu mau ikutan si abang itu?”
“Iyalah!” Pujo menepuk dadanya, gagah. “Mumpung lagi suasana hari kemerdekaan. Aku mau jadi pahlawan masa kini.”
“Terus, konvoi motor gede mana yang mau kamu cegat?” tanya Sumini.
“Di dekat sini, di perempatan sana, ada motor gede yang sering sekali melanggar aturan dengan nerjang lampu merah. Iya sih, kebetulan lampu merah itu sepi. Tapi namanya lampu merah ya harus berhenti. Ini sudah jam tujuh kurang. Biasanya, jam tujuh tepat, motor gede itu akan lewat. Aku siap-siap berangkat ya….” Pujo nangkring di atas sepedanya.
“Emang motor gede itu selalu lewat di situ jam sembilan?”
“Iya, aku sudah mengamati sejak lama. Udah ya… dadah! Eh, Mbak Wanti, Mbak Sumini, ayo kalian kesana melihat aksiku. Difoto ya, habis itu disebar di Fesbuk.”
Penasaran dengan aksi Pujo, Wanti dan Sumini buru-buru berkemas, menyiapkan HP-nya masing-masing yang meskipun jadul, tapi tersedia fasilitas kamera. Mereka buru-buru menguntit Pujo. Siti yang juga penasaran, menitipkan warungnya sebentar kepada ibunya, dan tergopoh-gopoh mengikuti mereka.
Lalu, aksi itu pun tergelar. Sebuah “motor gede” melaju, benar-benar menerjang lampu merah. Pujo dengan cepat berlari ke tengah jalan, lalu mencegat motor itu. Namun, bukannya sibuk mendokumentasikan kejadian itu, Siti, Wanti dan Sumini malah cekikikan.
“Ya ampuuun, Pujo… Pujo. Itu sih bukan motor gede,” geli Siti.
“Itu motor gerobak roda tiga punya Kang Seto yang tiap hari mengangkut galon-galon air untuk diantar ke pelanggan.”
Tawa mereka pecah.